Lima anggota Uni Eropa (EU) :
1.
Republik Ceko
2.
Perancis
3.
Jerman
4.
Belanda
5.
Inggris
Bab ini membahas
mengenai sitem akuntansi di enam negara yang mendominasi perkembangan akuntansi
internasional saat ini. Keenam Negara ini termasuk dalam pendiri Komite Standar
Akuntansi Internasional (sekarang Badan Standar Akuntansi Internasional) yang
memiliki peranan penting dalam mengarahkan agenda IASB. Keenam negara tersebut
adalah Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
Standar akuntansi adalah regulasi atau
aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Sedangkan proses penyusunan
atau formulasi standar akuntansi disebut dengan penetapan standar. Ada beberapa
alasan mengapa standar akuntansi diperlukan, antara lain :
1. Dikebanyakan negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi
cenderung lemah dan tidak efektif
2. Perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan
secara suka rela
3. Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar
akuntansi jika dengan melakukanya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan
tersajikan secara lebih baik hasil.
Penetapan standar
akuntansi ini umumnya melibatkan gabungan kelompok sektor swasta dan publik
yang terdiri dari profesi akuntansi dan kelompok lain yang dipengaruhi oleh
proses pelaporan keuangan seperti pengguna dan penyusun laporan keuangan dan
para karyawan. Peranan dan pengaruh kelompok – kelompok ini dalam penetapan
standar akuntansi berbeda dari satu negara ke negara lain.
Enam Sistem Akuntansi Internasional
1. Prancis
Prancis merupakan pendukung utama
penyeragaman akuntansi nasional di dunia.Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui
Plan Comptable General (kode akuntansi nasional) resmi yang pertama pada bulan
September 1947.
Plan Comptable General berisi:
· Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
· Definisi aktiva, kewajiban, ekuita pemegang saham, pendapatan dan beban
· Aturan pengakuan dan penilaian
· Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata
buku lainnya
· Contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya.
Dasar utama aturan akuntansi di Prancis
adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983, yang membuat Plan
Comptable General yang wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Ciri khusus
akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan
perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang
dikonsolidasika. Meskipun akun – akun perusahaan secara tersendiri harus
memenuhi ketentuan peraturan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Prancis
untuk mengikuti Standar Pelaporan Keuangan Internasional, bahkan prinsip
akuntansi yang diterima umum di AS yaitu GAAP dalam menyusun laporan keuangan
konsolidasi. Alasan utama untuk fleksibilitas ini adalah ketika Direktif
ketujuh UE diberlakukan pada tahun 1986, banyak perusahaan multinasional
Prancis yang telah menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan prinsip
Anglo Saxon untuk keperluan pencatatan saham di luar negeri.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Di Prancis terdapat lima organisasi yang
terlibat dalam proses penetapan standar yaitu:
• Counseil National de la Comptabilite
atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
• Comita de la Reglementation Comptable
atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
• Autorite des Marches Financiers atau
AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
• Orde des Expert – Comptables atau OEC
(Ikatan Akuntan Publik)
• Compagnie Nationale des Commisaires
aux Comptes atau CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)
Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan
berikut ini:
• Neraca
• Laporan Laba Rugi
• Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Direktur dan Laporan Auditor
Laporan keuangan seluruh perusahaan
perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya yang melebihi ukuran
tertentu harus diaudit. Untuk memberikan gambaran yang sebenarnya dan
sewajarnya, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan peraturan dan dengan
niat baik. Ciri utama pelaporan di Prancis adalah ketentuan mengenai
pengungkapan catatan kaki yang ekstensif dan detail, yang meliputi hal – hal
berikut:
• Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan
• Perlakuan akuntansi untuk pos – pos dalam mata uang asing
• Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
• Detail provisi
• Detail revaluasi yang dilakukan
• Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
• Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
• Jumlah komitmen pension dan imbalan pascakerja lainnya
• Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
• Rata – rata jumlah karyawan sesuai golongan
• Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Pengukuran Akuntansi
Akuntansi di Prancis memiliki
karakteristik ganda : perusahaan tersendiri harus mematuhi peraturan yang
tetap, sedangkan kelompok usaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar.
Akuntansi untuk perusahaan individual merupakan dasar hukum untuk membagikan
dividen dan menghitung pendapatan kena pajak.
• Penilaian aktiva berdasarkan biaya historis.
• Aktiva tetap didepresiasikan menurut provisi pajak dengan menggunakan
dasar garis lurus atau saldo berganda.
• Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau
nilai realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata – rata
tertimbang.
• Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, namun
dapat dikapitalisasikan dalam keadaan tertentu.
Dengan beberapa pengecualian, laporan keuangan konsolidasi Prancis
mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa pelaporan substansi mengungguli
bentuk.
2. Jerman
Di Jerman lingkungan akuntansi mengalami
perubahan terus – menerus. Dalam suatu peristiwa yang besar, Hukum Perusahaan
tahun 1965 mengubah sistem pelaporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide –
ide Inggris – Amerika.
Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai
mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara – negara
anggotanya ke dalam hukum nasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Sebelum tahun 1998, Jerman tidak
memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagimana yang dipahami
di negara – negara berbahasa inggris. Komite Standar Akuntansi Jerman (GASC)
atau dalam bahasa Jerman (Deutches Rechnungslegungs Standard Committee) atau
DRSC didirikan tidak lama sesudah itu dan langsung diakui oleh Kementerian
sebagai pihak berwenang dalam menetapkan standard di Jerman.
Secara garis besar akuntansi di Jerman
mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun demikian
penting diperhatikan bahwa standar GASB adalah rekomendasi wajjib yang hanya
berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. GASB dibentuk untuk mengembangkan
suatu standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Pada
tahun 2003 GASB menerapkan strategi baru dan menyelaraskan program kerjanya
dengan usaha IASB untuk mencapai konvergensi standar akuntansi secara global.
Pelaporan Keuangan
Dalam UU Akuntansi tahun 1985 menentukan
ketentuan akuntansi, auditing dan pelaporan keuangan yang berbeda – beda
menurut ukuran perusahaan. Ada tiga kelompok ukuran keci, menengah dan besar.
UU akuntansi tahun 1985 menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang
meliputi:
• Neraca
• Laporan Laba Rugi
• Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Manajemen
• Laporan Auditor
Ciri utama sistem pelaporan keuangan di
Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada dewan direktur
pengelola perusahaan dan dewan pengawas perusahaan
Pengukuran Akuntansi
• Metode pembelian adalah metode konsolidasi yang utama
• Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar
nilai kini dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill.
• Goodwill dapat disalinghapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau
diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonominya.
• Usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi
proporsional atau metode ekuitas.
• Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud.
• Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya atau
pasar, metode yang digunakan untuk menghitung biaya adalah FIFO atau rata –
rata tertimbang.
• Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya.
3. Jepang
Di Jepang Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional.
Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik
usaha dan sejarah Jepang.
Di Jepang perusahaan – perusahaan saling
memiliki ekuitas saham satu sama lain. Investasi yang saling bertautan ini
menghasilkan konglomerasi industry yang meraksasa yang disebut sebagai
keiretsu. Modal usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan
reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi.
Pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan –
perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat
dengan standar internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki
pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi
didasarkan pada tiga UU : Hukum Komersil, UU Pasar Modal dan UU Pajak
Penghasilan. Hukum ini disebut sebagai “ sistem hukum segitiga”.
Berdasarkan Hukum Komersial, laporan
keuangan dan skedul pendukung bagi perusahaan berukuran kecil dan menengah
harus diaudit hanya oleh auditor wajib. Auditor wajib tidak perlu memiliki
kualifikasi professional dan dipekerjakan oleh perusahaan secara purna
waktu.Audit wajib memiliki focus utama pada tindakan – tindakan manajemen yang
diambil oleh para direktur dan melakukan tugasnya sesuai dengan aturan hukum.
Penetapan standar akuntansi di Jepang
terjadi pada tahun 2001 dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang dan
lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal dengan Lembaga Standar
Akuntansi Keuangan.Sebagai organisasi sektor swasta yang independen ASJB diharapkan
agar menjadi lebih kut dan lebih transparan dan tidak terpengaruh oleh tekanan
politik dan bertujuan khusus. ASJB juga bekerja sama dengan IASB dalam
mengembangkan IFRS.
Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut Hukum
Komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapat
persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham, yang berisi hal – hal berikut :
• Neraca
• Laporan Laba Rugi
• Laporan Usaha
• Proposal atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba Ditahan
• Skedul Pendukung
Pengukuran Akuntansi
Hukum Komersial mewajibkan perusahaan – perusahaan besar untuk menyusun
laporan konsolidasi.
• Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi
dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya.
• Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung
dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya.
• Goodwill diukur menurut dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi
dan diamortisasi selama maksimum 20 tahun
• Metode ekuitas digunakan untuk
investasi pada perusahaan afiliasi ketika induk dan anak perusahaan memiliki
pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasionalnya.
• Persediaan dinilai sebesar nilai yang
lebih rendah antara biaya atau pasar, namun biaya yang paling banyak digunakan.
• Biaya penelitian dan pengembangan
dibebankan pada saat terjadinya.
4. Belanda
Belanda memiliki akuntansi dan pelaporan
keuangan yang relative permisif, tetapi standar praktik dan professional yang
sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya
berorientasi pada penyajian wajar.
Di Belanda akuntansi dianggap sebagai
cabang dari ekonomi usaha, sehingga banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan
pada topik – topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi.
Belanda merupak salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk
akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar
dalam menentukan praktik yang dapat diterima.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Regulasi di Belanda tetap liberal hingga
tahun 1970. UU tersebut merupakan bagian dari program besar perubahan dalam
bidang hukum perusahaan dan diperkenalkan sebagian untuk mencerminkan
harmonisasi hukum perusahaan didalam UE yang terjadi. Di antara provisi utama
UU tahun 1970 tersebut adalah sebagai berikut :
• Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai
posisi dan hasil keuangan selama satu tahun, dan seluruh pos didalamnya harus
dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai.
• Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik
(yaitu prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh kalangan usaha).
• Dasar penyajian aktiva dan kewajiban dan penentuan hasil operasi harus
diungkapkan.
• Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar yang konsisten dan
pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan
secukupnya.
• Informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan
dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.
Dewan Pelaporan tahunan mengeluarkan
tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat / tidak dapat diterima secara
umum. Dewan tersebut memiliki anggota yang berasal dari 3 kelompok yang
berbeda. Dewan tersebut merupakan organisasi swasta dan didanai melalui hibah
dari kalangan usaha dan NivRA. NivRA juga terlibat dalam segala hal yang
terkait dengan akuntansi di Belanda.
Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan wajib harus disusun
dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman dapat
diterima. Laporan keuangan harus memuat hal – hal berikut :
• Neraca
• Laporan Laba rugi
• Catatan – catatan
• Laporan Direksi
• Informasi lain yang direkomendasikan
Pengukuran Akuntansi
Pengukuran akuntansi Belanda memiliki fleksibilitas,
hal ini terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kin untuk aktiva
berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan –
perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran ,
dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakukan perataan laba.
5. Inggris
Inggris merupakan negara pertama di
dunia yang mengembangkan profesi akuntansi. Konsep penyajian hasil dan posisi
keuangan yang wajar juga berasal dari Inggris.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Standar akuntansi keuangan di Inggris
adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang
didirikan di Inggris secara luas diatur oleh aktva yang disebut sebagai UU
perusahaan. UU tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi:
• Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual
• Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap ketegori aktiva dan
kewajiban dinilai secara terpisah.
• Prinsip konservatisama diterapkan, khususnya dalam pengakuan realisasi
laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui.
• Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisiten dari tahun ke tahun
diwajibkan.
• Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan
akuntansi.
Enam badan akuntansi di Inggris yang
berhubungan dengan Komite Konsultatif Badan Akuntansi yang berdiri pada tahun
1970
• Institut Akuntan Berizin Resmi di Inggris dan Wales / ICAEW
• Institut Akuntan Berizin Resmi di Irlandia / ICAI
• Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia / ICAS
• Asosiasi Akuntan Berizin Resmi dan Bersertifikat / ACCA
• Institut Akuntan Manajemen Berizin Resmi / CIMA
• Institut Keuangan dan Akuntansi Publik Berizin Resmi / CIPFA
Penetapan standar akuntansi di Inggris
dikeluarkan dan dikukuhkan oleh enam badan akuntansi di atas.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan Inggris termasuk yang
paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan umumnya mencakup Laporan
Direksi, Laporan Laba dan Rugi dan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Total
keuntungan dan Kerugian yang Diakui, Laporan Kebijakan Akuntansi, Catatan atas
Referensi dalam Laporan Keuangan, dan Laporan Auditor.
6. Amerika Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh
badan sektor swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan) atau FASB, tetapi sebuah
lembaga pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri.
Pada tahun 2000 AICPA, badan sektor swasta lainnya menetapkan standar auditing.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Sistem AS tidak memiliki ketentuan hukum
mengenai penerbitan laporan keuangan. Perusahaan di AS dibentuk berdasarkan
hukum negara bagian dimana setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya
sendiri.
Secara umum hukum ini berisi ketentuan
atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodic.
Terdapat pula prinsip – prinsip yang diterima secara umum / GAAP yang terdiri
dari seluruh standar, aturan dan regulasi akuntansi keuangan. SAFS merupakan
komponen utama dalam GAAP. Regulasi akuntansi dan auditing di AS merupakan yang
paling padat dibandingkan dengan gabungan regulasi negara lain di dunia.
Karenanya FASB dan SEC mempertimbangkan untuk mengubah GAAP AS dari standar
berdasarkan aturan menuju standar berdasarkan prinsip.
Pelaporan Keuangan
Laporan keuangan perusahaan di Amerika Serikat
meliputi Laporan Manajemen, Laporan Auditor Independen, Laporan Keuangan Utama,
Diskusi Manajemen dan Analisis atas Hasil Operasi dan Kondisi Keuangan, dan
Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap
laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, Perbandingan data Keuangan
tertentu selama lima atau sepuluh tahun dan Data kuartal terpilih.
Pengukuran Akuntansi
Aturan pengukuran akuntansi di AS
mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya.
Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan
peristiwa sangat bergantung pada konsep penandingan. Jika terjadi perubahan,
maka perubahan dan pengaruhnya harus diungkapkan
